Penjualan Aset Bus Rongsokan Trans Patriot oleh PTMP, David Rahardja : Sesuai Permen, Justru Menguntungkan Pemkot Bekasi !

KOTA BEKASI, VRITTA SUTASOMA -  Pelelangan 29 unit bus TransPatriot milik PT Mitra Patriot (PTMP) kembali menjadi sorotan publik. Namun di balik polemik tersebut, manajemen PTMP menegaskan bahwa penjualan aset berupa bus yang sudah tidak produktif itu justru dilakukan sesuai regulasi dan berdampak positif bagi Pemerintah Kota Bekasi selaku pemegang saham.  Selasa, 6 Januari 2026.

Direktur Utama PT Mitra Patriot, David Rahardja, menjelaskan bahwa pelelangan armada bus TransPatriot dilakukan pasca pergantian manajemen, ketika perusahaan menerima kondisi yang jauh dari ideal. Bukan hanya armada yang tidak terawat dan hampir mangkrak, tetapi juga beban utang dan kerugian yang membuat kondisi keuangan BUMD berada dalam tekanan berat.

Dalam situasi tersebut, pelelangan dinilai sebagai langkah paling rasional untuk menyelamatkan nilai aset yang tersisa sekaligus menjadi bagian dari upaya penyehatan keuangan perusahaan. Jika bus dibiarkan terus mangkrak, nilainya justru akan terus menyusut dan berpotensi menjadi beban baru bagi perusahaan maupun pemilik modal.

David menuturkan, proses pelelangan dilakukan melalui balai lelang swasta karena pertimbangan efisiensi biaya. Menurutnya, biaya “numpang lelang” di pihak swasta lebih ringan dibandingkan badan lelang negara, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Ia juga memastikan, manajemen telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Wali Kota Bekasi selaku pemegang saham sebagai bentuk koordinasi terkait skema dan mekanisme pelelangan. Langkah ini dilakukan agar seluruh proses berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi regulasi, David merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang tidak mewajibkan BUMD menggunakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelepasan aset. Artinya, penggunaan balai lelang swasta tetap sah selama memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.

Dalam konteks ini, manajemen PTMP menilai pelelangan justru menguntungkan Pemkot Bekasi. Pasalnya, aset yang sudah tidak produktif dapat dikonversi menjadi dana segar untuk menutup kewajiban lama, sehingga mengurangi risiko suntikan modal tambahan di kemudian hari.

Selain pelelangan, manajemen PTMP juga tengah fokus menyelesaikan kewajiban peninggalan manajemen sebelumnya. Utang lama secara bertahap dilunasi, termasuk mempermudah alur pembayaran hak-hak mantan karyawan yang selama ini tertunda.

Namun di tengah upaya tersebut, muncul isu yang menyebut proses pelelangan dilakukan secara tidak transparan. Menanggapi hal itu, David dengan tegas membantah dan menyebut informasi tersebut tidak sesuai fakta.

“Berita tentang pelelangan bus yang tidak transparan itu hoaks. Informasi tersebut tersebar luas karena ada pihak-pihak yang kurang puas atas pemilihan jajaran manajemen yang baru ini,” tegasnya.

David juga menyoroti tantangan internal yang dihadapi PT Mitra Patriot saat ini. Menurutnya, kondisi perusahaan yang masih menanggung utang dan kerugian masa lalu menuntut sumber daya manusia yang siap bekerja di bawah tekanan dan keterbatasan.

Ia menegaskan bahwa tidak semua orang siap ditugaskan di PTMP dalam situasi seperti sekarang, sehingga manajemen membutuhkan figur-figur yang siap bekerja keras dan mengambil keputusan sulit demi menyelamatkan perusahaan.

Dengan pelelangan aset yang dinilai sesuai aturan dan penyelesaian kewajiban lama yang terus berjalan, manajemen berharap PT Mitra Patriot dapat keluar dari fase krisis dan mulai membangun fondasi usaha yang lebih sehat. Bagi Pemkot Bekasi, langkah ini dipandang sebagai upaya menjaga nilai investasi daerah agar tidak terus tergerus oleh aset mangkrak dan beban masa lalu.

(Sidik) VS

Pembangunan Jembatan Penghubung Dua Desa Tanpa Laporan, Tuai Kritik Manis-Manis Pedas Desa Mangunjaya Dan Tridaya Sakti

KABUPATEN BEKASI, VRITTA SUTASOMA - Pembangunan Jembatan  Penghubung Desa Mangunjaya dan Desa Tridaya Sakti menuai kritik tajam dan manis-manis pedas dari Kaur Renbang Desa Mangun Jaya dan pihak Desa Tridaya Sakti terkait tidak adanya pelaporan hasil pekerjaaan pembangunan jembatan penghubung dua Desa tersebut usai pekerjaan proyek selesai dilaksanakan oleh kontraktor maupun pelaksana proyek pembangunan jembatan itu. Jum'at (12/12/2025).

Kaur Renbang mengutarakan bahwa," Kami pihak Desa Mangun Jaya mengucapkan banyak Terima kasih kepada Dinas terkait, Konsultan dan Kontraktor yang mengerjakan pembangunan jembatan tersebut dengan dan tanpa laporan pada pihak Desa Mangun Jaya," tutur Mulyadin pada Awak Media pada Selasa (08/12/2025).

Lanjutnya," Kalau ke kita yang masuk dari hasil pembangunan ajuan Musrenbang itu seratus persen..tiga titik sudah selesai semua. Yang melaporkan baru satu dari tiga titik diantaranya Jaling di Rw 06 sampai sekarang belum melaporkan, ada kurang lebih sudah tiga bulan, kemudian jembatan itu..ditambah satu jembatan itu..ya mungkin ABT atau tambahan dari Dinas itu secara mendadak itu katanya karena permintaan memang dari warga Desa mangunjaya dan warga Desa Tridaya Sakti...jadi kalau untuk ke Desa Mangunjaya sendiri belum ada laporan. Jadi mengenai siapa kontraktor yang membangun maupun berapa biayanya..ya itu yang belum ada sampai saat ini," beber Kaur Renbang Desa Mangun Jaya.

Ia berharap pihak kontraktor melaporkan hasil pekerjaannya dengan serah terima pekerjaannya dan di laporkan ke Desa.

"Kalau masalah pembangunannya memang dari awal kita memang tidak tahu. Tidak ada pemberitahuan. Harapan Desa ya harus melaporkan...karenakan kita dari Desa juga harus melaporkan Pembangunan yang masuk ke Desa itu apa aja kan gitu..ya jembatan salah satunya, jaling, Drainase itukan wajib. Biar nanti pada saat kita merencanakan berikutnya itu sudah di bangun, masa kita mau bangun lagi, jadi terdata dan itu wajib..harus melaporkan," tutur Mulyadin.

"Jadi kalau sudah selesai pekerjaan ya dilaporkan..paling lambat satu minggu, Diberitahukan hanya pada saat hasil Musrenbang yang mana saja yang mau di kerjakan..hanya itu saja, ya pelaksanaannya kita tidak di informasikan..tau-tau sudah di kerjakan. Seharusnya lapor ke Desa agar didata Desa Pembangunannya tapi realitanya seperti itu. Jadi harapan kita ya harus melaporkan agar masuk di data base untuk tertib administrasi," pungkas Kaur Renbang Desa Mangunjaya, Mulyadin.

Senada dengan Desa Mangunjaya, pihak Desa Tridayasakti melalui Kaur Umum (Humas) Desa Tridaya Sakti, juga mengungkapkan hal yang sama terkait tidak adanya pelaporan hasil pembangunan Jembatan penghubung dua Desa tersebut ke Desa baik oleh Kontraktor maupun pelaksana proyek.

" Tidak Ada Laporan Dari Pemborong ke Desa Setelah Selesai Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Tri Daya Sakti Dengan Desa Mangun Jaya Sampai Saat Ini!,"tandas, Endang saat di konfirmasi pada, Jum'at (12/12/2025) di Kantor Desa Tridaya Sakti.

(JLambretta) VS

Atas Dedikasi Dan Kontribusinya Terhadap BPJS, Fachmi Idris Terima Penghargaan Life Achiesement di KORPRI Award

JAKARTA, VRITTA SUTASOMA - Perintis lahirnya BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menerima Life Achievement KORPRI Award atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun fondasi jaminan kesehatan nasional,  pada Gala Night HUT Korpri ke-54, di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Ketua Panitia Penghargaan KORPRI Award tingkat nasional, Rasio Ridho, mengatakan Fachmi dipilih karena jasanya yang besar dalam merintis sekaligus membesarkan BPJS Kesehatan selama tujuh tahun awal berdirinya.

“Mengingat jasanya yang besar, Pak Fachmi Idris bukan hanya melahirkan BPJS Kesehatan, namun juga mengasuh dan membesarkannya sampai usia 7 tahun sehingga bisa tegak berdiri dan berjalan sampai saat ini,” ujar Rasio Ridho.

“Jutaan masyarakat dengan kondisi sakit dan biaya tinggi telah terbantu melalui BPJS Kesehatan dengan iuran yang terjangkau, termasuk para ASN anggota KORPRI,” tambah Rasio Ridho yang juga Dirjen Penegakan Hukum KLHK.

Ketua Umum KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menyebut Fachmi Idris sebagai figur teladan yang mencerminkan nilai-nilai pengabdian seorang ASN. Menurutnya, seluruh anggota KORPRI harus mampu menjadi Kompas Moral bagi bangsa.

Sementara Fachmi Idris menyampaikan rasa syukur dan kerendahan hatinya. “Rasanya banyak yang lebih pantas mendapat penghargaan tertinggi sebagai ASN ini, mengingat ada 5,5 juta anggota KORPRI yang mengabdi di seluruh pelosok negeri,” ujarnya kepada awak media.

Diketahui, Fachmi memulai kariernya sebagai abdi negara dengan mengabdi sebagai dokter puskesmas di daerah terpencil sebelum kemudian dipercaya memimpin transformasi besar di bidang jaminan kesehatan nasional.

(*) VS

Bandara IMIP Sebuah Anomali Kelengahan Negara Dan Diduga Ada Pengkhianat Negara, Aceng Syamsul Hadie: 'Segera Usut Tuntas!'

JAKARTA, VRITTA SUTASOMA - Polemik Bandara IMIP membuka satu kenyataan pahit: negara bisa dibuat tak berdaya di wilayahnya sendiri bila fungsi pengawasan publik dilemahkan dan diserahkan kepada entitas swasta. Ketika Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bandara tersebut sebagai “Anomali”, ia sesungguhnya sedang mengungkap problem struktural yang sudah lama diabaikan, bahwa infrastruktur strategis bisa berjalan tanpa perangkat negara, dan itu dibiarkan bertahun-tahun.

"Bandara IMIP sebuah Anomali, sebuah penyimpangan dari aturan yang umum, ini merupakan kelengahan Negara, dan diduga keras ada pengkhianat negara, ini harus diusut tuntas agar  tidak mengundang analisa-analisa liar ", desak Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM selaku Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), (28/11/2025).

Aceng menjelaskan bahwa bandara bukan sekadar pintu mobilitas. Ia adalah titik kedaulatan negara — ruang di mana bea cukai, imigrasi, kepolisian, dan TNI harus hadir sebagai wakil negara. Hilangnya kehadiran itu bukan sekadar maladministrasi; itu adalah cacat kedaulatan.

Aceng mengungkap faktanya, Bandara IMIP, meski menyandang status “bandara khusus”, beroperasi secara penuh—menerima penerbangan reguler, mengelola arus manusia dan logistik, serta menjadi jalur keluar masuk pekerja dan bahan baku. Namun, dalam operasionalnya, negara absen. Tidak ada aparat imigrasi, tidak ada kontrol barang, tidak ada pengawasan lalu lintas udara. Ini membuat bandara itu lebih mirip zona otonom industri daripada bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aceng memberi apresiasi atas respons tegas Menhan dan pengerahan TNI ke lokasi adalah langkah yang tepat dan perlu. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: bagaimana sebuah bandara bisa beroperasi puluhan bulan tanpa pengawasan negara dan tak satu pun kementerian teknis menyadarinya?

"Kita sedang melihat contoh konkret betapa lemahnya koordinasi institusi negara dalam menghadapi kekuatan ekonomi besar yang menguasai kawasan industri strategis", tambahnya.

Aceng menegaskan bahwa Pemerintah, baik pusat maupun daerah, tak boleh lagi berlindung di balik istilah “bandara khusus”. Status itu bukan tiket bebas dari pengawasan negara. Tidak ada istilah wilayah udara privat di dalam NKRI. Tidak ada korporasi yang boleh menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak dalam operasi penerbangan.

Aceng menggaris-bawahi bahwa jika negara membiarkan satu bandara beroperasi tanpa aparatur negara, maka ia sedang membuka pintu bagi preseden berbahaya: munculnya ‘negara dalam negara’ di kawasan industri strategis.

"Bandara IMIP adalah peringatan keras, kedaulatan tidak cukup dipertahankan lewat retorika—ia harus ditegakkan dalam praktik", pungkasnya.[]

Sumber: ASH
Editor   : Tim Redaksi

Dianggap Tidak Profesional Dan Merugikan, Aktivis Cary Greant SKM : 'Dibatalkan Saja Proses Seleksi Calon Direksi Dan Dewas BPJS!'

JAKARTA, VRITTA SUTASOMA -- Keprihatinan dan rasa kecewa Cary Greant SKM selaku aktivis sosial politik dan pemerhati kesehatan masyarakat senada dengan keluhan peserta Calon Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS KESEHATAN dan BPJS KETENAGAKERJAAN, Disinyalir saking kesalnya Cary Greant SKM menyebutkan istilah kata Kampungan atas proses Uji Kompetensi yang dianggapnya tidak profesional dan merugikan peserta serta menimbulkan kecurigaan masyarakat atas ulah oknum panitia ataupun orang kuat yang "Bermain" dibelakangnya. (23/11/2025).

"Bila proses seleksi yang carut marut dan Kampungan ini terus dibiarkan maka bisa jadi yang terpilih nanti adalah boneka atau badut sang "penguasa" yang otomatis dapat merusak kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen BPJS yang bertugas mengurus jaminan sosial hampir seluruh rakyat Indonesia," ujar Cary Greant SKM.

"Mungkin lebih baik dibatalkan saja Proses Seleksi dan langsung saja Presiden menunjuk orang kepercayaannya menjadi Direksi atau Dewas BPJS KESEHATAN maupun BPJS KETENAGAKERJAAN," sambungnya.

 
"Apalagi sejak awal sudah banyak keluhan banyak pihak atas proses Seleksi ini namun tidak ada sedikitpun respon dari pihak yang berkompeten," imbuhnya.

Aktivis sosial politik dan pemerhati kesehatan masyarakat ini menyampaikan bahwa, dia merasa Presiden tidak pernah mendengar atau mendapat informasi soal proses Seleksi yang sejak awal sudah banyak keluhan masyarakat maupun orang yang melamar jabatan penting ini.

Bukti Nyata Keluhan Dan Curahan Hati Peserta

Keluhan Peserta Seleksi BPJSTK sebagaimana yang disampaikan juga pada kanal  Lapor Presiden, demikian:

"Saya Cikmas Hadi Salasa, sebagai peserta seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur tokoh masyarakat, nomor registrasi Bpkj-was-00117, dengan ini melaporkan :

1). Berdasarkan pengumuman Pansel Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Ketenagakerjasn Nomor : 02/Pengumuman/Pansel/BPJS-TK/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 pada angka 2 disebutkan pendaftar yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi diundang untuk mengikuti tahap berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan sistem Computer Based Test (CBT) secara luring (Ofline) pada 18 November 2025.

2). Pada tanggal 18 November 2025 dilaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang di Hotel Mulia, Senayan. Sesi 1, Soal Essay dimulai pukul 08.30 Wib sd 10.30 Wib. Sessi 2, Pilihan Ganda dimulai pukul 12.30 wib sd 14.30 wib, akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah CBT yang seharusnya, yaitu :

a). Sessi 1, pada saat peserta sudah di meja masing-masing telah tersedia laptop, dan peserta mengklik soal di dekstop dalam format word, dan peserta menjawab pada lembar berikutnya dibawah soal, setelah selesai di save as lalu diubah nama file nama peseta dan nomor meja, dan ditinggal, sehingga jawaban dengan mudah dapat diganti untuk kepentingan orang-orang tertentu oleh oknum pelaksana.

b).pada Sessi 2, peserta masuk sudah tersedia soal pilihan ganda di Dekstop laptop dalam format word  dan kertas lembar jawaban. Peserta memilih jawaban A, B, C, atau D dengan cara menyilang dengan pena pada kertas jawaban. Peserta menulis Nama, Nomor registrasi, dan nomor meja, tidak ada perintah tanda tangan. Ini sangat mudah dilakukan perubahan jawaban dengan lembar jawaban baru oleh oknum pelaksana untuk kepentingan orang-orang tertentu.

c). Rangkaian seleksi tersebut jauh dari sistem CBT tetapi sangat konvensional.

Oleh karenanya saya mengharapkan dengan hormat kepada Bapak Presiden untuk segera memerintahkan Pansel :

1). Mengulang proses seleksi mulai dari Seleksi Kompetensi Bidang.
2). Menggunakan Sistem CBT penuh sesuai Kaidah CBT, sehingga hasilnya seleksi berkualitas, transparan dan terukur, dan peserta merasa puas walaupun tidak lulus.
3).Menunda pengumuman hasil Assesment, pendalaman visi dan misi, wawancara yang direncanakan tanggal 24 November 2025.
Demikian pengaduan ini saya buat berdasarkan fakta yang sesungguhnya.

Keluhan Peserta Seleksi BPJSK

Selanjutnya, keluhan peserta Seleksi BPJSK yang tidak bersedia menyebutkan namanya bahwa; 

1). Computer Based Test yang dilaksanakan di Hotel Mulia Senayan yang seharusnya jam dimulai jam 8, mundur sampai dengan Pukul 8.45; karena proses registrasi dilakukan secara manual, termasuk penyimpanan tas dan hp..

2). Computer Based Test (CBT) adalah metode pengujian yang menggunakan komputer sebagai media untuk melakukan tes atau ujian. Dalam CBT, soal-soal tes disajikan dalam bentuk digital dan peserta tes menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan komputer.Keuntungan CBT antara lain:

- Efisiensi: Proses tes menjadi lebih cepat dan efisien.
- Akuisisi data: Hasil tes dapat langsung dianalisis dan diolah.
- Fleksibilitas: Tes dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.
- Keamanan: Tes menjadi lebih aman karena tidak ada kemungkinan kecurangan.

3). Pada faktanya 319 peserta calon direksi/dewas BPJS dihadapkan dengan pengisian 3 esai untuk BPJS Kesehatan pada dijawab menggunakan m.word selama 2 jam, dan 1 esai untuk BPJamsostek. Kemudian setiap jawaban peserta save pada desktop dan panitia mengambil dengan menggunakan flashdisk. Test ini sama dengan konvensional, diluar platform digital, hanya laptop sebagai alat bantu menulis.

 
4). Selanjutnya multiple choice test, sejumlah 80 soal untuk BPJS Kesehatan, dan 60 soal untuk BPJamsostek, diberi waktu 2 jam. Soal tersaji pada laptop, tapi jawaban dicantumkan pada lembaran kertas (hard copy). Hal ini sama sekali tidak sesuai dengan metode CBT yang dikenal dan dipraktikan assesment center di BUMN, maupun Lembaga2 Negara yang menggunakan mekanisme pansel.

5). Indikasi kecurangan, inefisiensi, risiko penyimpanan data,  sangat mungkin terjadi.

6). Anomali lain yang perlu diaudit adalah terdapat 159 ×3 = 477 jawaban esai Jamsos Kesehatan, dan 160 jawaban esai Jamsos TK yang harus diperiksa oleh expert dibidang jaminan sosial. Ditambah 319 jawaban multiple choice  yang harus diperiksa juga secara manual, dapat diselesaikan oleh pansel hanya kurang dari 16 jam.

7). Sekitar jam 7.00 pagi nama2 yang lolos ujian CBT telah diumumkan.

Terkait akan banyaknya keluhan pada proses penyeleksian peserta Calon Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS KESEHATAN dan BPJS KETENAGAKERJAAN, Aktivis Sosial Politik dan Pemerhati Kesehatan Masyarakat, Cary Greant SKM beserta para peserta Calon Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS KESEHATAN dan BPJS KETENAGAKERJAAN Mendesak Presiden Prabowo agar segera membenahi persoalan tersebut.

"Agar tidak menjadi preseden buruk bagi Kepemerintahan Indonesia yang Notabene berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subiyanto pada proses penyeleksian Calon Direksi dan Dewan Pengawas BPJS, serta agar tidak terlihat seperti "Norak dan Kampungan!', tukas Aktivis Sosial Politik dan Pemerhati Kesehatan Masyarakat, Cary Greant SKM.

(Cakra Kembar) VS

Upacara Penutupan TMMD ke-126 Tahun Anggaran 2025, Dipimpin Langsung Pangdam I/Bukit Barisan di Lapangan Sepak Bola PT KHI

SERDANG BEDAGAI, VRITTA SUTASOMA – Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto memimpin upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Tahun Anggaran 2025 di Lapangan Sepak Bola PT KHI, Desa Hevea, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Kamis (6/11/2025). Upacara diawali dengan pengalungan bunga dan tarian persembahan khas daerah.

Dalam amanatnya, Mayjen TNI Rio Firdianto menyampaikan bahwa TMMD merupakan wujud nyata kepedulian TNI dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan fisik dan nonfisik. 

“Pembangunan jalan, jembatan, dan sarana umum lainnya telah membuka akses dan memperlancar roda perekonomian warga,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, Pangdam juga menekankan pentingnya kegiatan nonfisik seperti penyuluhan, pembekalan wawasan kebangsaan, dan pelayanan sosial. 

"Program ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menumbuhkan semangat bela negara serta mempererat kebersamaan dan gotong royong masyarakat," terangnya.

Pangdam I/BB turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah, masyarakat, serta Satgas TMMD yang telah bekerja keras selama satu bulan penuh. 

“Kerja sama antara TNI dan rakyat adalah kunci keberhasilan TMMD. Hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Usai upacara, Pangdam meninjau kegiatan bakti sosial seperti pelayanan kesehatan, pembagian sembako, bazar murah, sunat massal, serta penyerahan kunci RTLH secara simbolis kepada warga penerima manfaat. 

Turut hadir Danrem 022/PT, para pejabat utama Kodam I/BB, para Dandim dan Dansat jajaran Korem 022/PT, Bupati Serdang Bedagai diwakili Asisten I, Bupati Deliserdang diwakili Kasatpol PP, Camat Dolok Masihul, unsur TNI-Polri, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan setempat.

(Rizal) VS

Bahas Kasus Dirus PDAM, FORMASI Gelar Konsolidasi Dan Songsong Kepemimpinan Ade Kuswara Kunang SH - Dr Asep Suryaatmaja

KABUPATEN BEKASI, VS - Forum Masyarakat Bekasi (FORMASI) Menggelar acara silaturahmi dan konsolidasi menyambut satu tahun kepemimpinan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang SH dan Dr Asep Suryaatma dalam mengelola kepemerintahan Kabupaten Bekasi di Warung Sikabayan, Jl Usmar Ismail, Komplek Moviland Jababeka, Cikarang Utara, pada Rabu (05/11/2025).

Acara berjalan cukup lancar dan kondusif dengan dihadiri oleh seluruh anggota FORMASI dan para tokoh masyarakat serta tokoh agama dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi.

Dalam penyampaiannya Ketua Umum FORMASI, memaparkan tentang konsolidasi Organisasi FORMASI itu sendiri serta menyongsong kepemimpinan Bupati Ade Kuswara Kunang SH dan Wakil Bupati Dr Asep Suryaatmaja.

" Bahwasannya kita melaksanakan konsolidasi sekaligus kita menyongsong satu tahun perjalanan kepemerintahan H Ade Kuswara Kunang dan Dr H Asep Suryaatmaja," ujar H Obing Fachrudin.

Ia juga mengajak seluruh warga Kabupaten Bekasi baik pendatang maupun asli Bekasi yang berkeinginan untuk turut berpartisipasi memajukan Kabupaten Bekasi untuk bergabung di FORMASI.

"Dan kita punya slogan yaitu Aspiratip, Investigatip dan Solutip ," ucapnya.

Ketum FORMASI juga memaparkan terkait Aspiratip yang menampung berbagai aspirasi masyarakat pada bergagai persoalan ditengah masyarakat. Investigatip melakukan penelusuran terkait berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten yang mengalami kendala maupun yang menimbulkan persoalan di lapangan, sedangkan Solutip adalah memberikan masukan-masukan pada Pemerintah Daerah terkait temuan persoalan di berbagai bidang.

"Jangan hanya mengkoreksi namun juga harus dapat memberikan solusi dalam suatu persoalan," ungkap H Obing.

Dalam rapat konsolidasi tersebut di bahas juga sekelumit tentang kasus yang menimpa Dirus PDAM, Ade Effendi Zarkasih yang mengalami penahanan di kepolisian.

Menanggapi persoalan yang menyangkut Dirus PDAM tersebut, Ketua FORMASI mengungkapkan bahwa, " Saya berharap masalah kecil harus diselesaikan, masalah besar harus di kecilkan sehingga kita harapkan Kabupaten Bekasi ini harus kondusif mulai dari Kepemerintahan, Fokopimda, di Legislatifnya maupun di Badan-badan Usaha lainnya agar semuanya bisa bermanfaat untuk Kabupaten Bekasi sehingga suasana di Kabupaten Bekasi berjalan normatif dan kondusif sesuai dengan yang kita harapkan menuju Bekasi Bangkit, Naik dan Sejahtera," beber H Obing.

Terkait mengenai adanya dugaan kriminalisasi terhadap Dirus PDAM dalam proses kasus tersebut.

"Nah kita berharap kalimat-kalimat kriminalisasi tidak ada di Kabupaten Bekasi sehingga yang ada adalah kekeluargaan, untuk kita selesaikan bersama.Kita selesaikan secara prosedur, tidak ada Politikan-politikan," terangnya.

Ditanyakan tentang langkah-langkah yang akan di tempuh FORMASI dalam menindak lanjuti persoalan tersebut.

"Kita atas nama masyarakat Bekasi tentunya akan mengajukan penangguhan penahanan untuk saudara Ade Efendi Zarkasih agar dirinya bisa berkiprah kembali di tengah masyarakat. Karena beliau adalah anak muda yang tumbuh dan berkembang  untuk memajukan daerahnya sendiri, sehingga bisa bebas dari tuduhan-tuduhan dari banyak kalangan," tutur Ketua Umum FORMASI.

Ketika ditanyakan, bagaimana bila upaya penangguhan penahanan yang di tawarkan FORMASI pada pihak Kepolisian (Polres-Red) mendapat penolakkan?

" Artinya sih kitakan negara hukum dan kita taat pada hukum. Sepanjang kita sebagai masyarakat mengajukkan penangguhan penahanan ...kita sangat berharap adanya penangguhan penahanan ..karena prosesnyakan hukuman ringan. Beliau inikan bukan tersangkut masalah Korupsi dan lain- lainnya. Sehingga harus diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat," terangnya.

Ditanyakan siapa saja yang akan di tampilkan untuk memberikan jaminan penangguhan penahanan untuk Ade Efendi Zarkasih?

"Kita sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan yaitu dari Ketua MUI Cikarang Utara, KH Soleh Jaelani, termasuk saya sebagai Ketua Forum Masyarakat Bekasi dan KH Imam Mulyana dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bekasi, nanti juga ada tokoh- tokoh lainnya," pungkasnya menutup wawancara.

(Joggie) VS